Sejarah Perencanaan Pembangunan pada orde lama sampai orde Baru. a. Perencanaan Pembangunan pada Orde Lama Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaannya secara baik. Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa orde lama: 1. Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sector ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang-bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan. Dan juga beberapa program lainnya seperti a. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Bangunan umum vital milik asing dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap RI. Perusahaan modal asing lainnya dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda. Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan. Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. b. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. c. Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah : Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA, Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul, Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit 2. Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh, biarpun intinya adalah tetap sector public 3. Tahun 1956-1960 telah berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun. Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena : • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara. RPLT merupakan dokumen rencana pembangunan di Indonesia yang pertama memanfaatkan cara berpikir teori pembangunan modern ala Harrod–Domar. Namun akibat situasi sosial, politik, dan keamanan yang kurang stabil, mengakibatkan hasil pembangunan dalam Periode ini tidak maksimal akibat situasi politik yang lebih mendominasi dibandingkan perbaikan ekonomi. Hasil-hasil yang diraih pun dapat dipilah dari segi politik dan ekonomi. Dari segi politik yang utama adalah (1) menjadikan Indonesia tulang-punggung kekuatan politik yang sangat disegani di Dunia; dan (2) Indonesia mempunyai pengalaman dalam menjalankan kehidupan demokrasi multipartai dan pemerintahan parlementer. Sementara dari segi ekonomi telah dicapai: (1) meningkatnya investasi pemerintah hingga melampui sasaran lima tahunan; (2) produksi beras dan jagung melebihi target; (3) peremajaan karet rakyat mengalami kemajuan di tengah melemahnya produksi perkebunan akibat ditinggalkan para pengusaha Belanda; (4) beberapa produksi peternakan telah mencapai sasaran; (5) produksi hasil–hasil industri kurang mencapai sasaran; (6) pengeluaran untuk sektor perhubungan telah melampaui target karena mendapat prioritas tinggi dalam APBN dan adanya dana dari pampasan perang; (7) realisasi investasi di sektor listrik selama tiga tahun baru mencapai sepertiga dari yang direncanakan; dan (8) pelaksanaan perbaikan kualitas pendidikan masih jauh di bawah sasaran walaupun telah dikeluarkan biaya yang melebihi rencana. Periode ini ditutup dengan situasi politik yang genting dan memaksa dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 4. Tahun 1961-1969 berhasil disusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Dalam rapat pleno kelima tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama diBandung, setelah membahas:“Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional SemestaBerencana Delapan Tahun 1961-1969” hasil karya Depernas, dan menelitinya atasdasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal 28 Agustus 1959 yangdiucapkan dan yang tertulis sebagai garis-garis besar daripada haluanpembangunan:Menimbang : 1 bahwa perlu segera ditetapkan Garis-garis Besar PolaPembangunan serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannya; 2. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan, yang bersifat meyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau Masyarakat Sosialis Indonesia di mana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakyat; 3. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun : 1961 - 1969 adalah pembangunan tahap pertama, yang nasional, semesta, berencana dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rokhaniah dan jasmaniah yang sehat dan kuat serta pembangunan tata perekonomian nasional yang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang surutnya pasaran dunia; 4. bahwa syarat pokok untuk pembangunan rokhaniah yang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan semangat demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong royong seperti dijelaskan dalam dasar Negara Pancasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahaja dan kejujuran sesuai dengan ajaran ke- Tuhanan Yang Maha Esa. 5. bahwa syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh kolonialisme. imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan "landreform" menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara; b. Perencanaan Pembangunan pada Orde Baru Sejak Maret 1966. Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia. Kondisi perekonomian Indonesia: (a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar (b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor (c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya (d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan (e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk (f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun Prioritas kebijakan ekonomi: (a) Memerangi hiperinflasi (b) Mencukupkan persediaan pangan (beras) (c) merehabilitasi prasaran perekonomian (d) Peningkatan ekspor (e) Penyediaan lapangan kerja (f) Mengundang investor asing Program ekonomi orde baru mencakup: (a)Jangka pendek • Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan • Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi • Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi • Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah: (a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy) (b) Pembentukan IGGI (c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan • UU tahun 1967 tentang Perbankan • UU tahun 1968 tentang Bank Sentral • Uu tahun 1968 tentang Bank Asing (d) Menjadi anggota kembali IMF (e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal. • Skala Prioritasnya 1) Pengendalian inflasi 2) Pencukupan kebutuhan pangan 3) Rehabilitasi prasarana ekonomi 4) Peningkatan kegiatan ekspor 5) Pencukupan kebutuhan sandang • Komponen Rencananya 1) Rencana fisik dengan sasaran utama : (a) Pemulihan dan peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang) (b) Pemulihan dan peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut. 2) Rencana Moneter dengan sasaran utama : (1) Terjaminnya pembiayaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik. (2) Pengendalian inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat. • Tindakan dan Kebijaksanaan Pemerintah 1) Tindakan pemerintah “banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang. (Mubyarto, 1988). 2) Serangkaian kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain : (1) Kebijaksanaan kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga) (2) Menseimbangkan/ menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0% (1968). (Suroso, 1994). 3) Mengesahkan / memberlakukan undang-undang : (1) UU Pokok Perbankan No. 14/ 1967 (2) UU Perkoperasian no. 12/ 1967 (3) UU Bank Sentral No. 13/ 1968 (4) UU PMA tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968 (5) Membuka Bursa Valas di Jakarta 1967. (b)Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969. Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian (b) pertumbuhan ekonomi (c) pemerataan hasil pembangunan REPELITA I  1969 – 1974 dengan sasaran: (a) stabilitas perekonomian; (b) pertumbuhan ekonomi; dan (c) pemerataan hasil pembangunan REPELITA II  1974 – 1979 dengan sasaran: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) pemerataan hasil pembangunan; dan (c) stabilitas perekonomian REPELITA III  1979 – 1984, REPELITA IV  1984 – 1989, REPELITA V  1989 – 1994, REPELITA VI  1994 – 1999 dengan sasaran: (a) pemerataan hasil pembangunan; (b) pertumbuhan ekonomi dan (c) stabilitas perekonomian Prestasi Ekonomi dan Kondisi Ekonomi Per REPELITA. REPELITA I dan II Prestasi: • Pertumbuhan ekonomi 6 persen per tahun • Investasi meningkat dari 11 persen menjadi 24 persen dari PDB selama 10 tahun • Kontribusi tabungan meningkat dari 23 persen menjadi 55 persen • Sumber penghasilan utama devisa adalah ekspor minyak bumi kurang lebih 2/3 dari total penerimaan • Inflasi rata-rata 17 persen • Porsi pelunasan hutang 9,3 persen dan 11,8 persen dari pengeluaran Kondisi: • Boom minyak tahun 1973 dan 1978 Kibijakan: • Devaluasi rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625/$ REPELITA III Prestasi: • Ekspor neto migas turun 38 persen • Ekspor nonmigas turun 30 persen • Impor nonmigas meningkat • Neraca berjalan (current account) dari suprlus US $2.7 milyar menjadi difisit US $6.7 milyar • PDB tumbuh hanya 2,24 persen • Laju inflasi rata-rata 9 persen • Porsi pelunasan hutang 17,3 persen dari pengeluaran Kondisi: • Boom minyak tahun 1982/1983 • Kemelut minyak dan resesi dinegara industri menyebabkan OPEC memotong harga dan produksi minyak • Devaluasi 28 persen tahun 1983 Kibijakan: • Penghematan anggaran belanja • Penambahan pinjaman luar negeri • Penggalakan ekspor nonmigas • Pembatasan impor barang mewah • Pengurangan perjalanan ke luar negeri • Penggalakan penggunaan barang dalam negeri • Penjadualan ulang dan pembatalan 50 persen proyek sektor publik • Gaji pegawai negeri tidak dinaikkan • Penaikan harga bahan bakar minyak tahun 1984 dengan mengurangi subsidi • Pengurangan subsidi atas pupuk, pesticida, dan pangan • Pembaharuan UU perpajakan tahun 1984 • Deregulasi parcial sistem perbankan dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada masing-masing bank peniadaan sistem pagu kredit REPELITA IV Prestasi: • Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,32 persen • Beban hutang luar negeri menjadi membesar • Penghematan anggaran dan pengawasan serta penertiban penggunaan anggaran • Perkembangan pasar modal dan sektor perbankan yang luar biasa • Laju inflasi rata-rata 9 persen • Porsi pelunasan hutang 41,2 persen dari pengeluaran Kondisi: • Harga minyak turun menjadi US $10 Kibijakan: • Deregulasi dan debirokratisasi untuk mengurangi cambur tangan pemerintah untuk memberikan kesempatan pihak swasta dan investor asing dalam pembangunan • Devaluasi untuk meningkatkan ekspor non migas REPELITA V Prestasi: • Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,7 persen • Ekspor komoditas non migas meningkat • Porsi pelunasan hutang 44,6 persen dari pengeluaran Kondisi: • Harga minyak turun menjadi US $10 Kibijakan: • Deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan untuk menekan ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan efisiensi nasional REPELITA VI Kibijakan: • Pemberian paket-paket deregulasi dalam bentuk penyusunan dan perbaikan undang-undang yakni UU No. 25 tahun 1990 tentang koperasi, UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU No. 9-12 tentang perpajakan Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis. Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara Dinamis yakni jika penerimaan > pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan < pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran. Era Pembangunan Jangka Panjang II dan Globalisasi dalam kurun waktu 1994 – 2019. Era globalisasi tahun 2020 Berdasarkan putaran Uruguay, segala bentuk proteksi perdagangan baik barang maupun jasa harus dihapuskan Target REPELITA VI tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun: • Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 6,2 persen • Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 3,5 persen • Sektor industri 9 persen • Sektor manufaktur diluar migas 10 persen • Sektor jasa 6,5 persen • Inflasi rata-rata 5 persen • Ekspor nonmigas 16,5 persen • Ekspor manufaktur 17,5 persen • Debt Service Ratio 20 persen • PDB Rp 2,150 trilliun • Nilai Investasi Rp 660,1 trilliun atau 30,7 % dari PDB • Dana dalam negeri : (a) Pemerintah (25,5 %) Rp 169,4 trilliun (b) Swasta (69 %) Rp 454,1 trilliun • Dana luar negeri (5,5 %) Rp 36,6 trilliun Era PJPT II, BAPPENAS telah mensimulasikan 2 skenario terhadap pertumbuhan ekonomi; (a) Skenario pertama (Optimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7,9 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,2 % dan akhir REPELITA X 0,5 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $3,000. (b) Skenario kedua (Pesimis) menyatakan REPELITA VI sampai X, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6,8 persen per tahun, penekanan pertumbuhan penduduk dari 1,6 % akhir REPELITA VI menjadi 0,9 % akhir REPELITA X, pengangguran REPELITA VI 2,6 % dan akhir REPELITA X 4 %, dan akhir REPELITA X pendapatan perkapita Indonesia US $2,330 Kondisi utama yang harus dipenuhi untuk pembangunan ekonomi yang baik: a) Kemauan politik yang kuat b) Stabilitas ekonomi dan politik c) SDM yang lebih baik d) Sistem politik dan ekonomi yang terbuka yang beroorientasi ke barat e) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik